5/01/2014

Seminar Perkembangan Diplomasi Multilateral Indonesia



Politik luar negeri merupakan kepanjangan atau refleksi dari politik dalam negeri. Oleh karena itu muncul prinsip 'internestik' atau internasional domestik. Jika membahas 'multilateral' maka akan berbicara mengenai forum dimana aktor-nya mulai dari tiga atau lebih.


Terdapat dua aspek multilateral yaitu forum dan isu bahasan.

A. FORUM

Forum internasional tidak hanya PBB, namun PBB merupakan forum yang paling universal dari aspek keanggotaan dan cakupan isu-nya.

Enam badan utama PBB

  1. Dewan Keamanan (DK) PBB = keamanan
  2. Majelis Umum = Parlemen Dunia
  3. ECOSOC = Ekonomi dan Sosial
  4. ICJ = Mahkamah Internasional Den Haag
  5. Trusteeship = Dewan Perwalian [ semenjak tahun 1994 diambil alih oleh Comitte 24 (Komite Dekolonisasi) ]
  6. Sekretariat [ politik, ekonomi, dll. ]

  • PBB memiliki berbagai badan subsider, yaitu badan-badan yang berada dibawah badan utama.
  • PBB juga memiliki badan-badan khusus, seperti UNDP.


Jenis organisasi multilateral non-PBB memiliki

  1. Forum yang memiliki sekretariat
  2. Organisasi regional seperti ASEAN yang memiliki sekretariat di Jakarta.
  3. Forum yang tidak memiliki sekretariat
  4. - Gerakan Non-Blok (GNB)
    - Konferensi Asia Afrika

Forum merupakan sekumpulan 'same minded countries'.
Contohnya G-20 dan NSS (Nuclear Security Summit).


Fungsi organisasi multilateral


  1. Norm Setting
  2. Prinsip Internasional
  3. Outcome


Tiga jenis outcome dari organisasi multilateral


  1. Terikat secara moral (Morally)
  2. Terikat secara politik (Politically)
  3. Terikat secara hukum (Legally; Traktat, Konvensi)

Outcome di PBB yaitu Pasal 25 UN Charter 
yang menyatakan bahwa semua negara anggota 
wajib melaksanakan keputusan DK PBB.


Dua jenis keputusan PBB


  1. Consensus
  2. Adopted without vote

Di dalam Dewan Keamanan, proses diskusi yang dilaksanakan secara konsensus atau tidak, pengambilan keputusan harus tetap melalui voting. Lima negara anggota tetap DK PBB yaitu Amerika, Inggris, Cina, Rusia, dan Perancis memiliki hak veto. Oleh karena itu, kelima negara anggota tetap DK PBB tersebut sangat diuntungkan. Negara-negara tersebut jika di dalam Sidang Majelis Umum memiliki kedudukan suara yang sama dengan negara-negara lainnya bahkan negara kecil seperti Gabon karena satu negara adalah satu suara. Sehingga, kelima negara tersebut memainkan peran maksimal di dalam PBB melalui Dewan Keamanan.


Tiga jenis jawaban Voting di PBB


  1. mendukung
  2. menolak
  3. netral.
  • Pada panel Majelis Umum PBB disetiap meja negara akan tersedia tiga tombol lampu hijau, kuning, dan merah. Hijau untuk mendukung, merah untuk menolak, dan kuning untuk netral.

Selain tiga jawaban tersebut, Duta Besar Hasan Kleib menjelaskan ada dua jawaban lainnya;

  1. Absen

  2. Absen berarti perwakilan negara tidak menghadiri. Apa pun alasan ketidakhadiran perwakilan suatu negara tersebut dalam sidang majelis umum akan dinilai sebagai 'Absen'. Dalam isu-isu kecil ataupun isu internasional yang tidak berkaitan dengan negaranya, 'Absen' dapat dikarenakan menganggap isu yang dibahas tersebut tidak penting bagi negaranya atau memang sengaja tidak menghadiri. Sedangkan jika yang dibahas adalah isu besar dan umumnya berkaitan dengan negaranya, 'Absen' diibaratkan sebagai protes keras ataupun penolakan atau ketidaksetujuan maupun ketidaksukaan terhadap isu tersebut.

  3. Abstain

  4. Sikap jawaban Abstain adalah perwakilan negara hadir namun tidak memberikan jawaban atau posisi apa pun terhadap isu yang dibahas. Perwakilan tidak memberikan jawaban apa pun umumnya dikarenakan belum mendapat posisi atau perintah dari Capital (pemerintah pusat). Jika mengambil sikap 'Abstain', maka negara tersebut akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan (explanation of vote) yaitu menjelaskan posisi negara tersebut terhadap isu yang dibahas tersebut pada sidang berikutnya. Sehingga, teknik-nya explanation of vote lebih baik dilaksanakan sebelum voting. Hal ini dikarenakan, kita dapat mempengaruhi negara-negara lainnya yang juga memiliki posisi sama yaitu 'Abstain' maupun dapat mempengaruhi negara lainnya untuk merubah posisi mereka.

The Arts of Negotiation

  1. Victory
  2. Istilah 'victory' dalam negosiasi sering dipakai oleh Vladimir Putin. Putin mengatakan 'boleh flexible atau akomodatif tapi harus victory'.

  3. Win-win solution
  4. Merupakan negosiasi berasaskan take and give.

Teknik Negosiasi

  1. Harus tahu dan sangat memahami isi serta pokok bahasannya.
  2. Harus paham posisi kita (negara) terhadap isu bahasan tersebut.
  3. Apakah kita menolak atau mendukung? Harus sinergi dan tidak misscom dengan Capital.
  4. Tahu sejauh mana kita bisa flexible terhadap isu tersebut.
  5. Apakah ada red line dari Capital yang tidak boleh kita langgar.
  6. Memperjuangkan kepentingan
  7. Namun yang menjadi permasalahan adalah setiap negara pasti memperjuangkan kepentingan negara-nya masing-masing. Ada kemungkinan kepentingan kita mengalami friksi dengan kepentingan negara lain. Sehingga, opsi selanjutnya adalah mempertahankan kepentingan, atau paling tidak, tidak akan merugikan kita.
  8. personality
  9. - open to all
    - kenali duta besar negara-negara lain jangan hanya negara besar.
    Duta Besar Hasan Kleib mengatakan ketika beliau bertugas di PTRI PBB New York, ada Duta Besar Australia untuk PBB yang dianggap tidak bersahabat karena hanya berporos ke negara-negara Barat. Kegiatannya pun hanya bertemu Duta Besar negara-negara Barat tersebut, keputusan-keputusannya selalu bertentangan dengan negara non-Barat atau dengan kata lain personality-nya unfavorable. Sehingga, ketika ada isu terkait dengan Australia saat Sidang Majelis Umum PBB, hampir semua negara non-Barat dan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, seperti negara-negara Afrika menolak. Hasilnya sekitar 75% suara drop karena menolak, hal ini menunjukkan bahwa personality seorang Duta Besar juga dapat mempengaruhi posisi negara-negara lainnya.
  10. Don't say no too early
  11. Jangan terlalu cepat dan mudah mengatakan 'tidak'. Kita harus memahami dan mempelajari dulu lebih dalam isu bahasan tersebut baru kemudian mengambil sikap.
  12. Jika ragu, don't fool
  13. Lebih baik bilang 'tidak' dulu, sehingga jika kemudian hari kita mengatakan 'yes' maka kita akan dianggap sebagai negara yang flexible. Namun, jika bilang 'yes' terlebih dahulu, lalu ternyata ada misscom dengan Jakarta dan kemudian berubah menjadi 'no', kita bisa dianggap inkonsisten.
  14. Ada kecenderungan negara berkembang untuk high call
  15. Umumnya negara-negara berkembang ketika dalam merumuskan perjanjian terhadap suatu isu, meminta lebih daripada yang diinginkan atau dibutuhkan, dapat disebut 'high call' atau melunjak. Sehingga, setiap poin patut dipertimbangkan dengan baik, jangan sampai atau meminimalisir sikap 'high call' tersebut.

B. ISU BAHASAN


Isu multilateral juga dibahas pada hubungan bilateral.


Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya juga memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, negara populasi terbanyak ke empat di dunia, emerging economies and markets. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan posture credentials foreign policy karena berkontribusi terhadap international relations. Indonesia disebut sebagai Bridge Builder karena sangat fleksibel. Politik luar negeri kita solider dan peduli dengan negara berkembang, namun kita juga merupakan partner dari negara-negara Barat.


Resolusi Konflik PBB

  1. Preventive Diplomacy
  2. Peacemaking
  3. Peacekeeping
  4. Peace Enforcement
  5. Post-Conflict Peace Rebuilding

Pasukan Perdamaian

  1. Pasukan PBB
  2. - Di beri mandat oleh PBB
    - Menggunakan seragam militer PBB
  3. Multinational Forces
  4. - Otorisasi oleh Badan
    - Menggunakan seragam militer nasional masing-masing negara

Terorisme

Terorisme merupakan isu global yang paling panas dari isu-isu lainnya. Sampai saat ini tidak ada definisi universal dan konvensi mengenai terorisme, hal ini dikarenakan adanya kerancuan antara teroris dengan freedom fighter.

Contohnya adalah kasus Palestina.
Bagi Amerika; "one man freedom fighter of one man terrorist."
Bagi Palestina; "freedom fighter" yang memperjuangkan pembebasan dan kemerdekaan bagi negaranya.


People Smugling

  1. Perdagangan Manusia
  2. Penyelundupan Manusia
Perbedaan antara perdagangan dengan penyelundupan adalah;
- perdagangan ; manusia ditipu lalu diperdagangkan
- penyelundupan ; seseorang membayar untuk diselundupkan


Hak Asasi Manusia

Empat komponen oleh masyarakat internasional
  1. Right to justice
  2. Right to truth
  3. Right to remedy
  4. Right to guarantee of non-repetition
Read More

4/26/2014

Masa Depan Asia: Trend dan Prospek Hubungan Indonesia-Jepang


Kuliah Umum Duta Besar Indonesia Untuk Jepang 
Yang Mulia Duta Besar H. E. Yusron Ihza Mahendra, LL.M., Ph.D. 
Tema : Hubungan Indonesia dan Jepang: Perspektif Ekonomi Politik 


Jarak Jakarta-Tokyo lebih dekat jika dibandingkan dengan panjang NKRI. Jarak Jakarta-Tokyo sepanjang 5.869,87 km sedangkan lebar NKRI adalah 6.400,36 km. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang sangat strategis dan penting bagi kedua negara.

Kondisi ekonomi Indonesia sangat bagus dan menjanjikan, sehingga diprediksi Indonesia akan menjadi salah satu dari lima negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia pada tahun 2040 dan 2050. Sekarang ini Indonesia berada di peringkat enam belas sebagai negara ekonomi terbesar, dengan kelas konsumer sebesar 45 juta orang, dan emerging markets sebesar 0,5 Triliun Dollar AS. Diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi peringkat tujuh dengan kekuatan ekonomi besar dunia, kelas konsumer meningkat menjadi 135 juta orang, serta emerging markets menjadi 1,8 Triliun Dollar AS.

Berdasarkan Nomura, Indonesia memiliki 150 juta orang pada kelas menengah berbasis industri, meningkat 100 juta orang dari tahun 2009 yang hanya 50 juta orang. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk kelas menengah berbasis industri terbesar. Filipina hanya 47,7 juta orang, diikuti Thailand sebanyak 39,9 juta, Vietnam sebesar 28,4 juta dan Malaysia lebih kecil sedikit dari Vietnam, yaitu 27 juta.

Sehingga, di mata Jepang, Indonesia merupakan negara yang unggul dan strategis. Jepang memiliki paradigma Hakko Itchu, yaitu paradigma yang dipopulerkan oleh PM Jepang Konoe Fumiharo pada tahun 1940 sebagai dasar kebijakan negara waktu itu. Arti dari Hakko Itchiu adalah 'delapan penjuru dunia di bawah satu atap'. Sesuai paradigma Hakko Itchu, maka dalam sudut pandang geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi, Indonesia dan ASEAN menduduki posisi sangat penting bagi Jepang. Pasca Perang Dunia II, paradigma ini masih berlaku dengan beberapa bukti seperti, adanya kerjasama segitiga antara Amerika, Jepang dan Asia Tenggara serta Zona Ekonomi Asa Timur yang didukung oleh Jepang.

Sedangkan makna Indonesia dan ASEAN bagi Jepang sangat penting karena Indonesia menguasai tiga selat, pasar yang besar, memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, secara geografi dan strategi, Indonesia merupakan penyeimbang stabilitas kawasan, serta Indonesia merupakan negara yang berpotensi sebagai pemasok energi terbarukan dan sumber pangan dunia.

Indonesia merupakan penerima bantuan ODA terbesar Jepang di ASEAN (tahun 2000-2011) dan nomor dua di dunia setelah Cina dengan jumlah hampir 20.000 Dollar Amerika. Indonesia juga merupakan negara tujuan investasi terbesar bagi Jepang pada tahun 2013 dengan jumlah share Jepang yang mencapai 16%. Jumlah yang hampir sama dengan nilai investasi Amerika, Singapura, dan Inggris di Indonesia.

Oleh karena itu, hubungan Indonesia-Jepang memiliki trend dan prospek yang cerah dari kerjasama ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini didorong oleh peningkatan kekuatan Cina secara ekonomi dan militer dan sengketa Senkaku serta adanya sentimen anti Jepang di Cina yang menimbulkan rasa tidak aman Jepang terhadap Cina. Begitu juga dengan faktor Amerika dimana Amerika memiliki masalah ekonomi dan adanya penurunan peran militer Amerika di Asia Timur dan dunia sehingga Jepang merasa perlu untuk memperluas network dan pengaruh mereka ke dunia internasional.


Written by me, based on His Excellency's lecture and presentation.
Read More

4/05/2013

Teori Kritis Internasional



Judul : Teori-Teori Hubungan Internasional
Penulis : Scott Burchil dan Andrew Linklater
Penerbit : Nusa Media
Tahun : September 2009
Halaman : 195 – 233


Konsep Tradisional dan Kritis tentang Teori Hubungan Internasional

  • Bagian ini menguraikan cara bagaimana teori internasional kritis membawa klaim ilmu pengetahuan ke dalam hubungan internasional dalam penelitian seksama yang kritis.
  • Tujuannya untuk menempatkan hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai di tengah-tengah analisis teoritis hubungan internasional.

Pertama, membahas permasalahan antara konsep teori tradisional dan kritis. Konsep teori yang dikemukakan Waltz sama dengan apa yang disebut Horkheimer;‘tradisional’ yaitu memiliki epistemologi yang sama dengan ilmu pengetahuan alam.

  1. Membuat pemisahan radikal antara subjek dan objek,
  2. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan objektif dalam kaitannya dengan hubungan internasional sambil menghapus fenomena subjektif dan intersubjektif seperti tindakan yang dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai.

Tujuan Waltz adalah menjelaskan mengapa pola-pola tertentu tetap konstan dalam politik internasional. Sedangkan, tugas teori menurut Waltz yaitu memilih prinsip-prinsip yang menggerakkan meski ada prinsip-prinsip lain yang berlaku.

Pengujian terakhir dari sebuah teori adalah kegunaannya dalam memandu kebijakan ke arah tujuan yang ada. Dalam hal ini, mengorientasi kebijakan luar negeri untuk memperoleh kekuatan dan keamanan di bawah anarki internasional. Konsep teori inilah yang sesungguhnya ada didalam benak Cox dengan nama teori pemecahan masalah yaitu memandang dunia seperti yang didapati dnegan hubungan sosial dan kekuatan yang berlaku dan lembaga-lembaga dimana mereka diatur sebagai kerangka yang dihasilkan oleh tindakan.

Tujuan utama teori menurut Cox adalah membuat tatanan yang ada berjalan lancar dengan secara efektif menangani sumber-sumber permasalahan tertentu. Poin utama yang hendak diajukan Cox tentang teori pemecahan masalah adalah bahwa kegagalan teori ini dalam menggambarkan kerangka yang ada sebelumnya dalam teorinya berarti teori ini tidak memiliki dampak lain selain dampak konservatif.

Sedangkan teori kritis bermula dari dasar pemikiran bahwa teori selalu terkondisikan dalam waktu dan tempat tertentu. Teori, seperti semua ilmu pengetahuan, perlu dikondisikan oleh pengaruh sosial, kultural, dan ideologis, dan satu dari tugas utama teori kritis adalah menunjukkan dampak pengkondisian tersebut. Walaupun teori kritis menolak menganggap tatanan yang berlaku sebagaimana adanya, tapi teori kritis bukan berarti mengabaikannya. Namun, tatanannya tidak bersifat alami melainkan secara historis. Teori kritis memandang tatanan hubungan sosial dan politik yang ada sebagai dari hasil historis yang harus dijelaskan.

Teori internasional kritis tidak hanya berkaitan dengan pemberian penjelasan atas realitas yang ada dari politik internasional, tetapi juga bertujuan mengupas untuk mengubahnya. Ilmu pengetahuan yang dicari teori internasional kritis tidaklah netral dimana ilmu pengetahuan tersebut secara politis dan etis dituntut oleh kepentingan dalam transformasi sosial dan politik.

Teori hubungan internasional Kant merupakan usaha awal untuk merencanakan teori internasional kritis dengan menyerap wawasan dan mengkritik kelemahan dalam pemikiran kaum realis dan rasionalis di bawah satu kepentingan dalam kebebasan dan keadilan yang universal. Teori internasional kritis membuat alasan yang kuat untuk memperhatikan lebih dekat hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Salah satu kontribusi utama yang dibuat teori kritsi adalah menyingkap kepentingan yang mengantarkan realisme dan neo-realisme serta implikasi politis praktis yang berawal dari hal ini, terutama pertanyaan-pertanyaan mengenai sejarah dan perubahan politik.

Sosiologi Negara

Linklater mengikuti jejak Habermas dengan membedakan tiga jenis rasionalitas yang saling mempengaruhi dan menandai titik awal terbentuknya teori internasional kritis;

  1. Rasionalisasi teknis-instrumental : pembelajaran bagaimana mengatur alam.
  2. Rasionalisasi moral-praktis : pembelajaran tentang bagaimana merumuskan tatanan dan konsensus sosial
  3. Rasionalisasi strategis : pembel.ajaran mengenai bagaimana memanipulasi dan mengatur yang lainnya dalam kondisi konflik aktual atau potensial.

Perhatian utama teori ini, menurut Linklater adalah untuk mempertanyakan ke dalam ekspansi dan kontraksi komunitas sebagai konsekuensi dari saling mempengaruhi antara keempat proses rasionalisasi tersebut. Dengan menitikberatkan pada negara, perang dan anarki internasional, realisme dan neo-realisme juga memberikan kontribusi yang penting.

Menurut pandangan ini, negara masih menjadi topik utama dalam narasi alternatif tentang politik global, bukan karena negara adalah pelaku yang paling penting, tetapi karena sifat dan masa depan berkaitan erat dengan batasan-batasan komunitas moral dan politik yang berubah dalam modernitas. Bagi Linklater, fungsi negara sebagai suatu bentuk komunitas moral dan politik jelas adanya secara historis dan sosial. Tidak mungkinnya membekukan gagasan sosial-lah (termasuk negara kedaulatan) yang mendorong teori internasional kritis untuk menempuh jalan penelitian historis-sosiologis.

Linklater menyatakan bahwa sebuah penelitian yang komprehensif mengenai politik global membutuhkan analisis ‘sumbu multi eksklusi’. Ada tiga dimensi dalam penelitian komprehensif ini: filosofis menggambarkan kriteria untuk menentukan validitas bentuk-bentuk inklusi dan eksklusi, historis-sosiologis meneliti asal usul, reproduksi dan transformasi batasan-batasan moral yang memisahkan masyarakat yang terdiri atas sistem-sistem intra masyarakat yang spesifik. Politis untuk memberikan keseimbangan yang adil antara yang universal dan yang khusus dalam penerapan praktis bentuk inklusi dan eksklusi apa saja.

  • Cox dan Linklater memperbaiki teori Marxis dalam studi politik global.
  • Teori politik global harus memikirkan hubungan antara kekuatan-kekuatan dan obyek-obyek tradisional teori hubungan internasional, seperti negara, nasionalisme, sistem negara, perang dan masyarakat internasional.
  • Obyek penelitian: dalam teori internasional kritis harus diperluas hingga mencakup susunan utuh hubungan kekuasaan yang membentuk politik global.

Hasil keseluruhan dari usaha individu Cox dan Linklater adalah untuk membuka jalan penelitian kritis ke dalam politik global yang menggabungkan pemikiran empiris dan normatif. Cox dan Linklater memiliki kepentingan teoritis yang serupa dalam perkembangan teori sosial yang bisa memberikan penilaian historis terhadap tatanan yang berlaku saat ini.


Read More

2/18/2013

Awal Interaksi Hubungan Internasional



Awal Interaksi Hubungan Internasional

Menurut Barry Buzan dan Richard Little Sejarah interaksi negara kota atau awal dari hubungan internasional pertama terjadi pada tahun 3500 SM di Sumeria dengan konsep city state (negara kota). Sumeria merupakan bangsa kuno di kawasan Timur Tengah (sekarang Iran), dikenal dengan (lembah) Mesophotamia yaitu wilayah yang subur dan terdapat peradaban (sungai). Sumeria memiliki sekitar 3000 penduduk dengan luas 1000 meter persegi. Sumeria memiliki pemerintahan dengan adanya penguasa lokal dan pertahanan. Bukti dari peradaban tersebut berupa pelat lumpur sfenogram (tulisan paku) yang memuat mitologi mesophotamia.

Menurut Holsti, hubungan internasional dimulai dari dinasti Chou (China) pada tahun 1122-221 SM, Italia dan Yunani sebagai negara kota dan merupakan negara pertama di dunia, yang disebut sebagai sistem parsial. Kemudian sistem parsial tersebut berkembang menjadi Eropa Sentris dengan perubahan dari negara kota ke negara bangsa yang dimulai pada Perjanjian Westphalia 1648 dan Perjanjian Utrech 1713. Dari sistem eropa sentris tersebut berkembang menjadi sistem internasional global ditandai oleh adanya peran organisasi internasional (non-state actors) dan menandai hubungan internasional kontemporer yang kemudian mencapai puncaknya pada Perang Dunia II.

Perjanjian Westphalia

Perjanjian Westphalia mengakhiri perang 30 tahun di Kekaisaran Romawi dan perang selama 80 tahun antara Spanyol dan Belanda. Perang 30 tahun di Roma disebabkan karena perbedaan atau pertentangan agama antara Protestan dan Katholik. pada saat itu keduanya mengusung nasionalisme obyektif yaitu nasionalisme yang berdasarkan sebuah keyakinan dari komunitas tentang identitas mereka, sehingga memecah peta politik menjadi dua yaitu pendukung Katholik dan pendukung Protestan. Peran gereja menjadi isu utama saat itu karena keberadaan negara berada dibawah pimpinan gereja.


Perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejarah sebagai lahirnya negara-negara modern. Perjanjian Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westpahlia yaitu Osnabruck (15 Mei 1648) dan di Munster (24 Oktober 1648). Saat itu Perjanjian Westphalia sebagai solusi yang menyatakan konsepsi negara bangsa (nation state) untuk pertama kali dan menekankan bahwa negara bukan sebagai kepentingan gereja oleh Paus maupun penentangnya sehingga hubungan antar negara lepas dari hubungan kegerejaan melainkan menjadi hubungan kepentingan nasional antar negara tersebut.

Perjanjian Westphalia menjadi tonggak perubahan konsep negara dari gereja menjadi nation state. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia. Isi dari Perjanjian Westphalia mencakup syarat-syarat berdirinya negara yaitu;
  1. Penduduk.
  2. Pemerintahan yang sah; [kedaulatan kedalam: diakui oleh masyarakatnya dan kedaulatan keluar: berhak mewakili masyarakatnya dalam berhubungan dengan negara lain.]
  3. Diakui oleh negara lain (pengakuan).
  4. Wilayah.

Perjanjian Westphalia dikuatkan dengan Perjanjian Uttrech pada tahun 1713. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperkuat dalam Perjanjian Utrech yang dilihat dari sudut pandang politik internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Didalamnya terdapat ciri-ciri masyarakat internasional yang ditekankan dalam Perjanjian Uttrech;
  1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
  2. Hubungan nasional satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. [Mengenai  hal ini dimasukkan kedalam Piagam PBB Pasal 1 Ayat 2 mengenai negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hubungan internasional dan negara diposisikan menjadi subjek.]
  3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
  4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
  5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara,  tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
  6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
  7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

Read More

4/25/2012

Kedigdayaan China dalam Tatanan Ekonomi Dunia dan Dampaknya Terhadap Indonesia




Latar Belakang Masalah

Republik Rakyat China mengalami perubahan yang signifikan beberapa tahun belakangan ini. China yang dulunya merupakan negara yang sangat tertutup dalam hubungan kerja sama dengan beberapa negara tertentu, kini telah berubah menjadi salah satu raksasa dunia terutama di bidang ekonomi. Digerakkan oleh perekonomian besar yang paling cepat berubah di dunia, China mempengaruhi kehidupan kita sebagai konsumen, karyawan, dan warga negara.Bahkan kini China menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. China pun berambisi untuk mencapai posisi negara ekonomi terbesar nomor satu pada tahun 2020, setelah sebelumnya menyalip Jepang dan Inggris pada tahun 2005 dan menggeser Jepang pada tahun 2010.

China pun tidak lagi hanya berpatokan pada sektor industri barang rumahan melainkan sudah memproduksi barang – barang elektronik. Tidak hanya itu China juga mulai memproduksi  teknologi – teknologi lainnya seperti computer, bioteknologi. Ditambah industri otomotif mereka sekarang yang sudah cukup besar pasarnya, termasuk di Indonesia, kita dapat melihat banyak motor produksi China yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Barang – barang mereka yang cukup murah dan pasar yang besar sangat mendukung dalam memberi andil untuk peningkatan ekonomi China yang pesat. Sehingga kini aliran arus modal industri yang cukup deras mengalir ke China.

Banyak prestasi – prestasi lainnya yang membuat China kini tidak dianggap sebagai negara kelas menengah lagi. Bangsa itu menghasilkan suku cadang untuk Boeing 757 dan menjelajahi angkasa luar dengan roket yang diciptakannya sendiri di dalam negeri.[3] Hal seperti itu membuat masyarakat internasional melihat masyarakat China sebagai pasar baru dari barang – barang mereka untuk dijual di pasar domestic China. Disamping barang – barang China yang sudah dan akan jauh lebih terekspansi ke pasar – pasar internasional.

Kini dengan sistem ekonomi kapitalistik yang dilakukan oleh China membuat perdagangan internasionalnya terbuka. Seperti yang dilakukan dengan ASEAN yaitu adanya ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement) termasuk didalamnya sebagai anggota ASEAN adalah Indonesia. Sampai sejauh ini tahapnya masih berupa free trade agreement belum free trade area maupun customs union, Indonesia sudah kewalahan menghadapi serangan barang – barang murah dari China yang memukul industri – industri kecil rakyat Indonesia. Dampak menguatnya ekonomi China tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan secara global dimana secara keseluruhan mempengaruhi perekonomian dunia.

Permasalahan Penelitian

China yang secara politik merupakan negara satu partai atau dapat disebut dengan negara komunis, kini menganut dualisme dimana sistem politiknya tetap menganut komunisme namun sistem ekonominya adalah kapitalisme. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat dilakukan oleh China dan sangat mengejutkan dunia, apalagi kecepatan tumbuhnya tidak dapat ditandingi oleh negara lain seperti tetangganya Jepang maupun Korea Selatan yang walaupun mempunyai pembangunan ekonomi yang cepat setelah terlibat perang. Hal ini menimbulkan keterkejutan dunia dengan globalisme ekonomi China ini termasuk Indonesia. Apa yang dilakukan China untuk menjadi negara ekonomi sebesar sekarang ini dalam pembangunan ekonominya dan bagaimana dampak yang dihasilkan mengenai hal tersebut terhadap Indonesia?
Read More